Laporan Wartawan Fx Ismanto JAKARTA - Komite Investigasi Negara KIN akan membangun Rumah Tanpa DP untuk masyarakat Umum. Keinginan memberikan sumbangsih nyata terhadap Negara para purnawirawan TNI Polri bersama mantan BIN , Profesional dan swasta membentuk sebuah organisasi Komite Investigasi Negara KIN tujuan awal KIN didasari pandangan bersama bahwa Negara ini harus di proteksi untuk lebih mencapai tujuan dalam mengisi kemerdekaan. Saat ini KIN memiiliki anggota sebanyak orang tersebar di 34 Propinsi , dalam proses perekrutan anggota KIN , saat ini sudah dilakukan kebijakan untuk lebih selektif dalam rekrutmen anggota agar menghasikan kader – kader berkualitas caranya dengan system seleksi yang akan lebih diperketat dan akan dilakukan jenjang pendidikan serta pelatihan sebagai salah satu syarat untuk bisa menjadi kader KIN. Jendral TNI Purn Tresno Sudarto bersama pengurus dan anggota Komite Investigasi Negara KIN. Jendral TNI Purn Tyasno Sudarto menjelaskan Komite investigasi Negara KIN nantinya akan dibentuk di semua Desa tujuannya untuk lebih mempermudah dalam hal proses investigasi Negara “Dengan dibentuknya satu Desa satu Agen maka di satu desa akan ada agen yang melihat , mencium dan mendengar sebuah persoalan sehingga lebih mudah untuk menyelesaikan masalah di desa – desa tersebut , “ jelas Tresno Sudarto saat acara syukurun Kantor KIN Rabu, 18/4/2018 di Jakarta. Jendral TNI Purn Tresno Sudarto bersama pengurus dan anggota Komite Investigasi Negara KIN. Seperti yang diutarakan Tyasno Sudarto Dibentuknya KIN di desa – desa jadi salah satu misi bagaimana menyelamatkan serta mencapai sasaran sesuai tujuan kemerdekaaan yaitu masalah pengamanan tanah air , rakyat , bangsa dan Negara , Komite Investigasi Negara KIN akan focus memperkuat pada bidang ekpol , sosbud dan hankam dengan memberikan data – data akurat untuk kebutuhan pemerintah. Dalam pelaksanaannya KIN akan bekerja secara Independent tanpa melibatkan kelompok atau golongan. “Politik KIN merupakan politik Negara yang berpedoman pada pancasila, UUD 45 yang asli, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI semua itu jadi landasan kita, kalau tidak ada yang mengikuti perkembangan dan masalah di desa – desa nantinya pemerintah akan sulit menyelamatkan dan mencapai cita – cita kemerdekaan, “ jelas Tyasno. Jendral TNI Purn Tresno Sudarto bersama pengurus dan anggota Komite Investigasi Negara KIN. Sedangkan Lucas Pattinasarany menjelaskan untuk mensupport kinerja kader dalam hal operasional organisasi KIN membuka usaha bisnis dalam bidang properti, salah satu programnya dengan pembangunan Properti dijakarta yang luas areanya sekitar 50 ribu hektar, dimana nantinya properti yang dibangun disamping keuntungannya untuk kepentingan operasional para kader juga bisa bermanfaat untuk masyarakat luas “Realiasasi awal pembangunan property akan dilakukan dalam waktu dekat di dearah Cilengsi diareal seluas 500 Hektar untuk masyarakat umum tanpa DP dan cicilan tidak di pungut bunga sama sekali karena kami tidak meminjam Uang dari Bank, syaratnya pun mudah, masyarakat tinggal datang ke tempat – tempat yang akan kami sediakan dan hanya menyerahkan KTP serta KK, “ Jelas Lucas Jendral TNI Purn Tresno Sudarto bersama pengurus dan anggota Komite Investigasi Negara KIN. Saat ini proses pembangunan property di cilengsi sudah masuk ketahap awal yaitu kepastian legalitas tanah agar masyarakat tenang karena legalitas tanahnya sudah memiliki hak untuk dibangun dan memiliki kelengkapan surat – surat yang Legal , proyek Cilengsi rencananya dalam waktu deket akan dilakukan proses peletakan batu pertama sebagai tanda bukti nyata bahwa kami bisa juga memberikan sesuatu untuk masyrakat Indonesia. “Kami sudah membuat Design dan masterplan untuk perumahan yang akan dibangun bahkan biaya produksi unitnya sudah kami hitung sedemikian rupa untuk bisa menghasilkan nilai jual dengan cara kredit yang sangat murah dan satu lagi prosesnya tidak perlu ada BI checking karena kita non Bank semoga dengan cara yang beda kita bisa membantu masyarakat dengan baik,“ Lucas mengakiri.

Negaranegara yang Bersengketa Wilayah dengan China Terdapat beberapa negara yang bersengketa wilayah dengan China. Bahkan sengketa wilayah ini telah menimbulkan banyak korban jiwa.Pada 2020, perkelahian antara pasukan China dan India di Lembah Galwan di Ladakh, wilayah perbatasan Himalaya yang disengketakan menewaskan setidaknya 20

Miliki Media Online, Media Monitoring Dan TV online Jakarta, Trenz News Komite Investigasi Negara KIN Republik Indonesia terbentuk di Jakarta, pada tanggal 6 Juni 2016 dengan tujuan menjaga dan membela NKRI. Sesuai namanya, KIN RI bertugas untuk melakukan investigasi terhadap segala jenis Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan ATHG terhadap negara. Guna turut mensosialisasikan kinerjanya, kini KIN RI memiliki media online, media monitoring, dan TV online. Media online KIN RI beralamat yang baru-baru ini didirikan langsung oleh Ketua Pusat KIN RI Jendral TNI Purn Tyasno Sudarto, di bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Media online Beritakin selalu siap memberikan informasi hasil investigasi, serta berita-berita terkini tentang informasi aktual dan berimbang secara profesional. Ketua Pusat KIN RI Jendral TNI Purn Tyasno Sudarto menyampaikan, kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah Hak Asasi manusia yang termaktub dalam butir Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 UU No 40 /1999 tentang pers. “Untuk mewujudkan komitmen tersebut kami mengajak dan menghimbau dan membuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat, untuk berperan aktif dan tidak hanya sebagai pembaca, tetapi sekaligus sebagai penulis, tentunya dengan sistem penulisan yang baku,” ujarnya. Berita yang disajikan oleh tentunya memenuhi standart syarat pemberitaan. Yaitu faktual, obyektif, berimbang, dan lengkap dengan rumus penulisan berita yakni 5W+1H,” pungkas Jendral TNI Purn Tyasno Sudarto. “Beritakin saat ini tengah mempersiapkan beberapa teknologi IT dan monitoring media, serta sertifikasi kompetensi guna kebutuhan kelengkapan secara profesional untuk para jurnalis dan insan media yang tergabung sebagai anggota Komite Investigasi Negara Republik indonesia,” tambah Saiful SH, Direktur Beritakin, saat ditemui awak media di kawasan Menteng, Jakarta, baru-baru ini. Beritakin didirikan dengan berbadan usaha, yaitu PT Lintas Berita Kin. Saat ini berperan aktif dalam menyajikan berbagai macam informasi baru dan penting, mengenai suatu peristiwa, keadaan, gagasan, sejarah, budaya, politik, dan lain lain. Di dalam PT Lintas Berita Kin ini, Bapak Jendral TNI Purn Tyasno Sudarto sebagai Komisaris Utama. Mayjend TNI Purn Bambang Saiful Basri, Drs Agus Budiman sebagai komisaris, W Hadikusumo sebagai komisaris, dan Triyanto sebagai Direktur Keuangan. PR/Fjr Foto Istimewa

Pertama Jokowi memberi definisi bentukan KNKT sebagai sebuah institusi independen. "Komite Nasional Keselamatan Transportasi, yang selanjutnya disingkat KNKT adalah institusi yang independen dalam melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi," bunyi pasal 1 ayat 1 Perpres tersebut sebagaimana dikutip dari JDIH Setneg, Rabu (20/7/2022). -Beredar kabar tentang adanya organisasi bernama “Komite Investigasi Negara Republik Indonesia” KIN. Dalam keterangan surat pemberitahuan yang beredar di media sosial, organisasi KIN menggunakan logo yang mirip dengan Badan Intelijen Negara BIN. Selanjutnya dalam surat tersebut tercatut beberapa nama pengurus, yang salah satunya mencatut nama Letjen TNI Purn Suryo Prabowo. Menanggapi hal tersebut, Suryo Prabowo melalui akun facebooknya memberikan klarifikasi. Berikut klarifikasi beliau KOMITE INVESTIGASI NEGARA ? Baru saja saya diberitahu oleh seorang teman, tentang beredarnya berita adanya organisasi yang diberi nama “Komite Investigasi Negara Republik Indonesia KIN” yang menggunakan logo mirip BIN Badan Intelijen Negara. Gilanya, nama saya dan banyak nama para Purnawirawan TNI lainnya diantaranya Jenderal TNI Wismoyo dicantumkan sebagai Anggota Dewan Kehormatan KIN. Melalui TS ini disampaikan bahwa, berita yang terkait dengan organisasi KIN tersebut adalah HOAX, dan pembuatnya diperkirakan berkeinginan “men-saracen-kan” saya beserta Purnawirawan TNI lainnya yang ada dalam daftarnya KIN Bila diantara teman-temanku nantinya ada yang didatangi orang yang mengatas-namakan KIN, mohon orang tersebut diserahkan baik-baik kepada aparat Polri terdekat. Dah, gitu ajah Oleh Suryo Prabowo TEMPOCO, Jakarta - Pemerintah Malaysia memutuskan tiga industri, yakni konstruksi, manufaktur dan jasa diizinkan untuk mempekerjakan tenaga asing dari 15 negara sumber. Demikian hasil pertemuan antara Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Hamzah Zainudin dan Menteri Sumber Daya Manusia Datuk Seri M Saravanan di Kuala Lumpur, Senin, Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo Jokowi baru mengeluarkan Peraturan Pemerintah PP nomor 63 Tahun 2019. PP tersebut berisi tentang Investasi PP tersebut dibentuklah badan baru yakni Komite Investasi Pemerintah KIP."Komite Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat KIP adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi supervisi dalam pengelolaan Investasi pemerintah," tulis PP tersebut di Pasal 1 seperti dikutip Senin 7/10/2019. Aturan yang ditandatangan Presiden Joko Widodo pada bulan lalu ini juga berisi tentang makna Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi,sosial, dan/atau manfaat memiliki tugas dan wewenang. Di antaranya Menyusun kebijakan umum dan rencana strategis jangka panjang dan menengah atas Investasi Pemerintah;Menyusun PKIPMelakukan konsolidasi atas seluruh rencana Investasi Pemerintah yang dibuat oleh OIP operator investasi pemerintahMenyetujui rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang bersumber dari APBNMemberikan nasihat kepada OIP atas pengelolaan Investasi PemerintahMemberikan rekomendasi kepada Menteri selaku Bendahara Umum Negara dan OIP atas pengelolaan Investasi PemerintahMenyetujui usulan OIP untuk melakukan Divestasi sebelum masa waktu yang telah ditentukanMelakukan pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh OIPMenerima laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah dan laporan keuangan dari OIPMenyusun ikhtisar laporan pelaksanaan Investasi Pemerintah yang disusun oleh OIP dan menyampaikannya kepada MenteriMeminta laporan dan/atau informasi selain laporan pelaksanaan Investasi melaksanakan kewenangan supervisi, Menteri selaku Bendahara Umum Negara membentuk KIP."Keanggotaan KIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 berasal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian teknis, auditor internal Pemerintah, dan/atau tenaga ahli." Artikel Selanjutnya Jokowi Effect Lambungkan Investasi Hingga Naik 18,4% dru Hariini, Selasa (17/5/2022) Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan investigasi kecelakaan bus pariwisata PO Ardiansyah di Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) KM 712.400 ruas Tol Mojokerto arah Surabaya. Hasilnya, tidak hanya mengantuk, sopir cadangan diduga tertidur pulas saat mengemudi. ^{Berikutini Informasi terbaru kapan gaji ke 13 PNS 2022 dan pensiunan cair, ini kategori yang tidak dapat gaji ke 13. - Halaman 4. Aparatur Negara. 1. Pegawai negeri sipil (PNS) dan calon PNS (CPNS); 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK); Penerima tunjangan kehormatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP);} Jakarta Komite Investigasi Negara (KIN) Republik Indonesia kini memiliki media online, media monitoring, dan TV online. Media online KIN RI beralamat www.beritakin.com yang baru-baru ini didirikan langsung oleh Ketua Pusat KIN RI, Jendral TNI (Purn) Tyasno Sudarto, di bilangan Menteng, Jakarta Pusat.. Media online Beritakin selalu siap 4wMQ.

qir2owys6c.pages.dev/131

qir2owys6c.pages.dev/303

qir2owys6c.pages.dev/414

qir2owys6c.pages.dev/25

qir2owys6c.pages.dev/55

qir2owys6c.pages.dev/166

qir2owys6c.pages.dev/20

qir2owys6c.pages.dev/263

gaji komite investigasi negara